Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Heri Sudarmanto, menerima aliran uang sebesar Rp12 miliar dari para agen tenaga kerja asing (TKA). Dugaan tersebut muncul dalam pengembangan penyidikan kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang kini menjerat Heri sebagai tersangka.

KPK menilai praktik tersebut berlangsung secara sistematis dan dalam rentang waktu yang panjang. Heri diduga menerima uang sejak menjabat sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) pada 2010–2015, kemudian saat menjadi Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) pada 2015–2017, berlanjut ketika menjabat Sekretaris Jenderal Kemnaker pada 2017–2018, hingga menempati posisi Fungsional Utama pada 2018–2023. Posisi-posisi strategis tersebut diduga dimanfaatkan untuk memuluskan proses perizinan RPTKA.

Kasus ini menyoroti kerentanan tata kelola perizinan tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya pada titik temu antara kewenangan birokrasi dan kepentingan agen TKA. KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana, peran pihak-pihak lain yang terlibat, serta mekanisme pemerasan yang diduga terjadi, guna memastikan penegakan hukum berjalan menyeluruh dan memberi efek jera.